Sekda Jepara Edy Sujatmiko mewakili Plt. Bupati Jepara, mengambil sumpah dan melantik para pejabat, di Ruang RMP Sosrokartono, Gedung Setda Jepara. (Foto Dok. DiskominfoJepara)

JEPARA – Untuk pertama kalinya Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Jepara Dian Kristiandi melakukan rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Jepara. Rotasi dan promosi terjadi di tiga jabatan struktural, di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Sekda Jepara Edy Sujatmiko yang mewakili Plt. Bupati Jepara, berkesempatan mengambil sumpah dan melantik para pejabat tersebut, di Ruang RMP Sosrokartono, Gedung Setda Jepara, Senin (19/8). Pelaksana Harian (Plh.) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara Abdul Syukur, Plt. Asisten Bidang Administrasi Setda Jepara Fadkurrozi, dan Kepala Disdukcapil Jepara Sri Alim Yuliatun, turut hadir pada upacara tersebut.

Ketiga pejabat yang dilantik adalah, Musriyati yang sebelumnya menjabat sebagai sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pengolahan dan penyajian data kependudukan, dirotasi menjadi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan. Sebagai gantinya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjuk Suharto, sebagai Kasi Pengolahan dan penyajian data kependudukan. Selanjutnya, Mendagri juga mengangkat atau mempromosikan Muhammad Ulin Nuha, sebagai Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Usai melantik, Sekda Jepara membacakan naskah sambutan Plt. Bupati Jepara. Andi dalam sambutanya memastikan, bahwa proses pelantikan dan pengambilan sumpah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendati dalam regulasi memang Pejabat Kepala Daerah atau Plt. dilarang melakukan mutasi pegawai. Namun ada pengecualian apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Alhamdulilah 23 Juli 2019 kita telah mengajukan persetujuan ke Mendagri melalui Gubernur Jateng, tanggal 23 Juli 2019 telah turun persetujuan Mendagri tersebut,” ujar Andi.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwasanya Disdukcapil merupakan dinas yang unik. Karena baik pengangkatan maupun penghentian pejabat, merupakan kewenangan Mendagri. Kabupaten/Kota hanya mempunyai kewenangan mengusulkan tiga calon pejabat kepada Mendagri melalui gubernur.

“Sehingga keputusan pengangkatan hari ini yang bertanda tangan adalah Mendagri,” ujar dia.

Hal ini, lanjutnya, juga selaras dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. (DiskominfoJepara/AchPr)