Bawaslu Jepara.

JEPARA – Sukses menjalankan tugasnya sebagai pengawas secara menyeluruh dalam pelaksanaan tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara bakal melanjutkan kegiatannya dengan fokus pada pendidikan politik dan demokrasi. Rencananya Bawaslu Jepara akan menggelar sekolah pengawasan Pemilu, dengan bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi di Jepara.

Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko, Selasa (20/8) mengatakan, pendidikan politik sebagai lanjutan kegiatan Bawaslu usai pelaksanaan Pemilu 2019 hingga selesai pelantikan anggota DPRD Jepara.

”Usai Pemilu, kami tidak kemudian nganggur, tetapi ada lanjutan kegiatan, yaitu pendidikan politik dan demokrasi,” jelasnya.

Bawaslu kabupaten saat ini telah menjadi lembaga permanen, bukan lagi ad hoc. Oleh karena itu, selama lima tahun, komisioner Bawaslu akan melanjutkan tugasnya. Sedangkan untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Penwascam) di 16 kecamatan, sudah berakhir.

Divisi Organisasi dan SDM, Abdul Kalim menambahkan, rencananya Bawaslu Jepara akan menggelar sekolah pengawasan Pemilu. Sebagai sasaran sosialisasi ini, pihaknya prioritaskan para pemilih pemula. Dalam hal ini adalah pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. Program ini akan direalisasikan dalam bentuk Bawaslu Mengajar. Bawaslu akan turun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi mengenai pengawasan pemilu kepada anak muda. Progres program tersebut hingga saat ini, kurikulum itu masih dalam penggodokan.

“Dengan turun ke bawah kami membuat semacam Sekolah Pengawasan Pemilu. Bertatap muka dengan pemilih pemula. Berikan mereka edukasi tentang pengawasan pemilu,” ujarnya.

Bawaslu Jepara juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke publik terkait kinerja Bawaslu dalam lima divisi yaitu Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Penindakan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Organisasi dan SDM, serta Hukum dan Data. Selama tahapan pemilu, Bawaslu telah melaksanakan penangan terhadap lima laporan pelanggaran pidana pemilu, empat penanganan pelanggaran administrasi pemilu, dan satu penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya.

Bawaslu Jepara juga mengupayakan santunan bagi pengawas yang kecelakaan kerja. Ada 12 orang yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Jateng, tetapi hanya delapan yang disetujui, dengan tiga orang luka berat dan lima orang luka ringan.

”Kami masih menunggu pencairan santunan ini. Rencananya, bagi yang luka berat mendapatkan Rp16,5 juta dan yang luka sedang sebesar Rp8,25 juta,” ungkapnya.

Disinggung mengenai hasil capaian selama tahapan Pemilu tahun ini, pihaknya telah menertibkan 26.791 jenis alat kampanye dan bahan kampanye. Kemudian pada pemungutan dan penghitungan suara terdapat kejadian khusus. Dua tempat pemungutan suara di Jepara direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menggelar pemungutan suara ulang. Yakni di TPS 16 Desa Welahan dan TPS 5 Desa Lebuawu, Pecangaan. (DiskominfoJepara/Dian)