Rapat Uji Konsekuensi Diskominfo Jepara. (Foto Dok. Diskominfo Jepara)

JEPARA – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di tiga badan publik di lingkungan Pemkab Jepara, telah mengikuti sosialisasi dan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Jepara, dan bertempat di ruang rapat setempat, sejak 11 hingga 12 September 2019.

Uji konsekuensi dibuka Sekretaris PPID Utama Kabupaten Jepara, Arif Darmawan mewakili Atasan PPID Utama. Arif mengatakan bahwa sebagai implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan aturan teknis di bawahnya. Maka penyelenggara negara atau penyelenggara badan publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik. “Bahwa prinsipnya informasi itu bersifat terbuka,” ujar Arif.

Namun hal itu tidak semua informasi harus disampaikan, karena ada batasan tertentu yang bersifat pengecualian. Oleh karena itu badan publik harus paham dan mengetahui, mengapa suatu informasi dikecualikan. “Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-undang tersebut. Untuk bisa masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan maka harus melewati tahapan uji konsekuensi,” lanjut dia.

Tiga PPID Pembantu yang telah mengikuti uji konsekuensi, yakni Disdukcapil, Unit Pembangunan Barang dan Jasa Setda, dan Diskominfo Kabupaten Jepara. Tidak hanya itu, PPID Utama menargetkan seluruh badan publik di lingkungan Pemkab Jepara melakukan uji konsekuensi.

Acara yang dimoderatori oleh Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Informasi, Bidang Komunikasi Diskominfo Jepara Haris Farawowan ini, menghadirkan penguji Abdullah Munif dari Bagian Hukum Setda Jepara, dan Abdul Wahab Saleem dari Akademisi Unisnu Jepara. (Diskominfo Jepara/AchPr)