Rapat Dinas Pengawasan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 di Gedung Shima Setda Jepara. (Foto Dok. Diskominfo Jepara)

JEPARA – Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Inspektorat melaksanakan Rapat Dinas Pengawasan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 di Gedung Shima Setda Jepara, selasa, (15/10/2019).

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dihadiri 125 peserta, terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat, Petinggi, Kepala Pukesmas, Kepala Sekolah, Auditor dan P2UPD Inspektorat Jepara. Serta menghadirkan narasumber Koordinator Pengawasan Bidang APD Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Fajar Hudoyo, serta Inspektur Pembantu wilayah III Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Sri Wuryanti.

Plt. Bupati Jepara Dian Kristiandi yang diwakilkan Asisten I Sekda Jeparta, Abdul Syukur saat membuka acara mengatakan, rapat dinas pengawasan daerah merupakan sarana untuk mengendalikan dan mengekspos hasil pemeriksaan. Dengan demikian, maka para unit kerja mengetahui kekurangan dan kelemahannya masing-masing. Sehingga dapat memperbaiki dan meminimalisir, serta memperoleh bimbingan dan petunjuk.

“Oleh karena itu, diharapkan seluruh pegawai yang ada di Jepara agar tidak alergi dengan pengawasan, tetapi justru berterimakasih, dan saya mendorong untuk aktif berkonsultasi ke Inspektorat ketika menemui kendala, dengan tujuan agar tidak ada dampak buruk bagi lembaga, OPD, maupun diri sendiri,” katanya.

Syukur menambahkan, pengawasan yang dilakukan ini bertujuan untuk membantu perangkat daerah dan unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatannya, senantiasa berada dijalur yang telah ditetapkan dan sesuai aturan yang ada.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Jepara Akhmad Junaidi selaku ketua penyelenggara menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dan meningkatkan sikap mawas diri aparatur. Sebagai upaya tindak cegah terhadap pelanggaran, penyalahgunaan, dan penyimpangan. Serta meninggkatkan komitmen dalam rangka mencegah terjadinya KKN.

Akhmad Junaidi menambahkan, pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Jepara telah melakukan pemeriksaan sebanyak 10 kasus. Pemeriksaan kasus tersebut berasal dari aduan masyarakat kepada bupati, gubernur, maupun permohonan audit investigasi dari Polres Jepara, dan Kejaksaan negeri Jepara.

Sedangkan tindak lanjut dari kasus tersebut yakni harus mengembalikan atau setor kekas Negara, kas daerah, Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Tengah, dan kas desa. “temuan yang bersifat finansial dari Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) pada tahun 2018 dan telah ditindak lanjuti oleh obyek pemeriksaan sejumlah Rp1,3 miliar, katanya. (DiskominfoJepara/Sofi’in/Nandha)