Plt. Bupati Jepara Dian Kristiandi saat memimpin upacara HKN ke-55 di halaman Setda Jepara. (Foto Dok. Diskominfo Jepara)

JEPARA – Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar sejumlah kegiatan. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Jepara Dian Kristiandi memimpin langsung upacara peringatan HKN yang diikuti seluruh pegawai dan karyawan bidang kesehatan, pada Selasa (12/11/2019) pagi di Halaman Kantor Setda Jepara.

Membacakan sambutan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Plt. Bupati Jepara Dian Kristiandi menyampaikan, ada dua isu kesehatan yang harus diselesaikan terkait membangun Sumber Daya Manusia (SDM) itu, yaitu stunting dan jaminan kesehatan nasional. Meskipun dalam 5 tahun terakhir angka stunting telah berhasil diturunkan hingga 10 persen, tetapi stunting masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi masyarakat.

Stunting adalah kondisi tubuh seseorang yang mengalami tubuh lebih pendek dibanding dengan orang seusianya. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak bayi. “Begitu juga dengan jaminan kesehatan yang masih banyak menuai permasalahan. Jaminan Kesehatan seperti BPJS misalnya masih belum sempurna. Tapi kita akan terus memperbaikinya dengan menghadirkan inovasi-inovasi kesehatan yang lebih baik,” jelas dia.

Selain dua isu itu, yang juga harus diatasi yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. Hal tersebut akan menjadi fokus perhatian bersama untuk diupayakan solusinya.

Dikatakan, pembangunan dalam lima tahun terakhir kian dirasakan manfaatnya. Namun, juga tidak menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan. Dalam pelaksanan tata kelola, Andi meminta pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran dilaksanakan dan dikelola secara baik, benar dan bertangggung jawab. Juga akuntabel, transparan, serta dengan sistem monitoring evaluasi ketat.

Dalam perspektif saat ini, pembagunan kesehatan menekankan dua penguatan, yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan, dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan. Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk mengefisiensikan tindakan-tindakan mahal dengan mengoptimalkan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri, tanpa mengurangi kualitas dan mutu. “Tentu saja semua itu membutuhkan dedikasi, dan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah,” kata dia (DiskominfoJepara/Dian).