Junarso menandatangani Ranperda. (Foto Dok. DiskominfoJepara)

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menyetujui penetapan 3 rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi perda. Di luar itu, disetujui pencabutan sebuah perda, dan perubahan satu perda lainnya.

Sikap ini diambil DPRD melalui rapat paripurna pengambilan keputusan ranperda yang berlangsung Selasa (12/11/2019) siang, di Graha Paripurna. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jepara Imam Zusdi Gozali bersama dua orang wakilnya, Junarso dan KH. Nuruddin Amin. Dari unsur eksekutif, hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Jepara Dian Kristiandi beserta para pimpinan perangkat daerah.

Ranperda yang disetujui menjadi perda, terdiri dari Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda tentang Penyandang Disabilitas, dan Perda tentang Retribusi Daerah Bidang Perhubungan. Sementara perda yang dirubah adalah Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara. Sedangkan regulasi daerah yang dicabut adalah Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Sebelum keputusan diambil, pimpinan rapat memberi kesempatan kepada semua panitia khusus (pansus) untuk membacakan laporan pembahasan. Pansus I melaporkan hasil pembahasan Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pansus II melaporkan pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara dan pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Sementara Pansus III melaporkan hasil pembahasan Ranperda tentang Penyandang Disabilitas, dan Pansus IV melaporkan hasil pembahasan Ranperda tentang Retribusi Daerah Bidang Perhubungan. Sesuai kesepakatan peserta rapat paripurna, semua juru bicara pansus hanya membacakan hasil pembahasan yang berisi perubahan.

Dari laporan ini diketahui, semua pansus menyepakati penetapan, perubahan, serta pencabutan atas ranperda-ranperda tersebut. Selanjutnya, semua anggota dewan menyetujui sikap pansus.

Saat menyampaikan pendapat akhirnya, Plt. Bupati Dian Kristiandi menyebut, pihaknya menyambut baik inisiatif DPRD yang mengusulkan dan membahas Ranperda tentang Penyandang Disabilitas. Implementasi regulasi ini akan dilakukan sampai ke desa. Pemerintah desa diharapkan memulai implementasi pelaksanaan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menginventarisir penyandang disabilitas di wilayah masing-masing. Pemdes juga diminta memberdayakan dan meningkatkan peran disabilitas dalam pembangunan mulai dari tingkat desa.

Terkait Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Andi menyebut tidak semua yang diatur dalam peraturan pemerintah bisa dilaksanakan di daerah terkait keterbatasan sumber daya.

“Maka ada yang dilaksanakan sesuai potensi lokal,” katanya. (DiskominfoJepara/Sulismanto)