Asisten III Sekda Jepara M. Fadkurrozi saat memberikan sambutan dalam acara Temu usaha. (Foto Dok. Diskominfo Jepara)

JEPARA – Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) rembuk regulasi tata niaga kayu di Jepara, bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, mendiskusikan permasalahan yang dialami saat ini, pada Rabu (13/11/2019) di Sriya Cafe and Homestay.

Para pengusaha kayu mengeluhkan sulitnya mengurus legalitas hasil kayu pada industri permebelan di Jepara. Berbagai permasalahan muncul salah satunya tentang tata kelola niaga kayu. Kendala yang dialami oleh para perajin kayu, terkait regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai syarat dalam melakukan ekspor. HIMKI berharap regulasi SVLK dapat dihapus, karena tidak memberi dampak signifikan terhadap nilai ekspor barang.

Asisten III Sekda Jepara M. Fadkurrozi dalam sambutannya mengatakan, belum maksimalnya pengawasan terhadap keluar dan masuknya kayu ke Jepara, mengakibatkan belum ditemukannya validitas data jumlah kebutuhan kayu yang dibutuhkan di industri pengolahan kayu, dan furnitur di Jepara, katanya.

Dirinya menambahkan, jumlah kebutuhan kayu Jepara kurang lebih 2.500 meter kubik per bulan. Jumlah tersebut belum valid, karena diyakini perhitungan didasarkan pada dokumen Perhitungan Ekspor Barang (PEB) dan Surat Keterangan Asal (SKA).

Sementara itu, ketua HIMKI Maskur Zainuri mengatakan, para pelaku industri mebel merupakan korban pemangku kepentingan dari pelaku bisnis antar negara, ungkapnya.

“Negara memiliki nilai tawar dalam melakukan ekspor, sehingga industri kayu Indonesia harus mengalah dan harus menjalankan SVLK, jika tidak memiliki SVLK, maka Crude Palm Oil (CPO) Indonesia akan di Banned oleh Uni Eropa,” katanya.

Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Madya Muhammad Syafardi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, mengajak kepada para pelaku usaha agar mendaftarkan SVLK. Dengan adanya regulasi tersebut tidak diartikan sebagai satu masalah, perlu diketahui, Jepara merupakan daerah yang mengajukan SVLK terbanyak. Tahun ini terdaftar ada 32 perusahaan yang mengajukan permohonan. (DiskominfoJepara/Aldo)