Plt. Bupati Jepara Dian Kristiandi. (Foto Dok. Diskominfo Jepara)

JEPARA – Kemarau panjang tahun ini menyebabkan sedikitnya 511 Hektar sawah yang ditanam padi mengalami puso (gagal panen). Kecamatan Kedung, merupakan wilayah terparah yang mengalami puso sebanyak 257 hektar. Akibatnya, para petani di wilayah tersebut tidak mendapatkan hasil di Musim Tanam (MT) II.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jepara, Achid Setiawan, saat membagikan beras kepada para petani di Desa Menganti, Kecamatan Kedung, pada Jumat, (15/11/2019).

Dikatakan Achid, para petani telah melakukan penanaman padi pada bulan April hingga Mei (MT II), dengan harapan dapat dipanen sekitar bulan Agustus sampai dengan September. Harapan tersebut, tidak dapat terwujud karena ketersediaan air untuk menunjang pertumbuhan tenaman tidak mencukupi sehingga berakibat gagal panen.

DKPP Jepara sendiri menurutnya sudah berusaha melakukan usaha perlindungan terhadap nasib para petani. Salah satunya adalah mengajak para petani untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dengan hanya membayar premi Rp36 ribu/hektar, para petani bisa mengambil klaim sampai Rp6 Juta/hektar jika mengalami puso.

Selama ini, para petani yang mengalami puso, biasanya memilih bekerja di luar sektor pertanian. Misalnya menjadi buruh serabutan, kuli bangunan, tukang, nelayan dan lainnya. Mereka melakukannya sampai musim penghujan datang dan bisa menggarap sawahnya kembali.

“Kami juga membuka program bantuan beras untuk para petani yang mengalami puso untuk wilayah Kedung. Ada 11 desa dengan 600 petani yang menggarap lahan seluas 275 hektar. Kami sampaikan bantuan beras 6 ton,” tambah Achid.

Salah satu petani Desa Menganti Jayadi berharap adanya pengerukan kembali di Sungai Jratun. Dengan harapan, debit air yang ada akan lebih banyak untuk pengairan sawah. Hal ini langsung direspon oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Jepara Dian Kristiandi yang juga hadir dalam kesempatan itu. Ia langsung menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ari Bachtiar untuk mengkomunikasikan dengan pihak Provinsi Jateng. “karena sungai Jratun ini merupakan kewenangan Provinsi, maka akan kita bantu untuk mengkomunikasikan,” katanya. (DiskominfoJepara/Dian)