Rapat Paripurna DPRD Jepara. (Foto Dok. Diskominfo Jepara)

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Jumat (29/11/2019), menyetujui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Persetujuan diputuskan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, KH. Nuruddin Amin di Ruang Paripurna DPRD.

Dari unsur eksekutif, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Jepara Dian Kristiandi hadir beserta Sekretaris Daerah Edy Sujatmiko, para pimpinan perangkat daerah, dan pimpinan badan usaha milik daerah. Rapat paripurna juga disaksikan perwakilan unsur forum komunikasi pimpinan daerah.

Secara ringkas, nilai APBD 2020 yang disetujui mencapai Rp2,54 triliun. Jumlah itu terdiri dari anggaran belanja sebesar Rp2,15 triliun dan transfer senilai Rp392 miliar.

Dengan beban belanja dan transfer sebesar itu, pendapatan sepanjang tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2,4 triliun. Sehingga terjadi defisit Rp123,4 miliar. Defisit ditutup dari pembiayaan neto.

DPRD memberi sebelas saran menyertai persetujuan ini.

“Mengharap bupati Jepara agar mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga mampu meningkatkan kontribusi yang signifikan bagi PAD,” kata Wakil Ketua Banggar yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepatra Pratikno, saat membacakan laporan banggar.

Pemkab juga diminta melakukan kajian dan inovasi tata kelola parkir dan fungsi terminal untuk meningkatkan PAD.

Sementara saat membacakan laporan pembahasan perda APBD, anggota DPRD M. Latifun menyebut, Pemkab Jepara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Pengeluaran ini menggunakan belanja tidak terduga.

Sebelum APBD dimintakan persetujuan untuk ditetapkan kepada peserta rapat paripurna, pimpinan rapat sempat menawarkan agar pendapat akhir fraksi-fraksi tidak perlu dibacakan.

“Untuk menghemat waktu, cukup disampaikan secara tertulis,” kata KH. Nuruddin Amin.
Namun saat anggota Fraksi Partai Nasdem, Sunarto, melakukan interupsi, tawaran ini ditolak. “Kalau diserahkan tertulis, kita tidak tahu apakah fraksi-fraksi menyetujui atau menolak APBD ini,” kata Sunarto.

Penolakan Sunarto disetujui peserta rapat. Sehingga pendapat akhir fraksi dibacakan di depan oleh juru bicara masing-masing fraksi.

Namun tidak semua fraksi menggunakan kesempatan tersebut. Fraksi PDI Perjuangan melalui Edy Ariyanto, hanya menyatakan persetujuan dari tempat duduknya. Sedangkan pendapat akhir fraksi disampaikan secara tertulis, diantar ke meja pimpinan oleh Syaiful M. Abidin. Fraksi Partai Golkar juga tidak membacakan pendapat akhir di depan. Pernyataan persetujuan terhadap APBD disampaikan Moh. Jamal Budiman dari tempat duduk. Dia sendiri yang mengantarkan pendapat tertulis ke meja pimpinan.

Plt. Bupati Jepara Dian Kristiandi mengatakan, persetujuan ini akan dimintakan evaluasi kepada Menteri Keuangan RI melalui Gubernur Jawa Tengah. Pelaksanaan APBD 2020 bisa dilakukan tepat waktu setelah evaluasi diberikan. (DiskominfoJepara/Sulismanto)