perjanjian-kinerja
Penandatanganan perjanjian kinerja di Ruang RMP Sosrokartono, Kantor Setda Jepara. (Foto Dok. DiskominfoJepara)

JEPARA – Dalam upaya meningkatkan tanggung jawab kinerja yang terukur, puluhan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jepara, melakukan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2020. Dihadapan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Jepara mereka berkomitmen, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan kemajuan reformasi birokrasi.

Puluhan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jepara, melakukan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2020 di Ruang RMP. Sosrokartono, Setda Jepara.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Ruang RMP Sosrokartono, Kantor Setda Jepara, Senin (3/2/2020). Dalam kegiatan itu, selain disaksikan Plt. Bupati Jepara turut juga Sekda Jepara Edy Sujatmiko, Asisten Pemerintahan dan Hukum Sekda Jepara Abdul Syukur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara Mulyaji, serta Plt. Asisten Administrasi Sekda Jepara Fadkurrozi.

Plt. Bupati Jepara Dian Kristiandi mengungkapkan, penandatanganan perjanjian kerja adalah keharusan. Sebab, sebagai pengukur kualitas kerja masing-masing perangkat daerah. “Inilah yang kemudian kita dituntut untuk kembali merasa ini merupakan kebutuhan kita di dalam menjalankan sebuah tupoksi kita,” ujar dia.

Disampaikannya, bahwa tugas dan kinerja belum cukup jika tidak dilengkapi dengan perjanjian atau komitmen. Artinya dalam tugas ada tanggung jawab yang harus dilakukan, dan hal ini akan ada ukuran evaluasi terhadap capaian secara periodik.

Dirinya juga mengimbau agar pimpinan perangkat daerah mengaktifkan fungsi kontrol, sehingga target capaian kinerja yang telah tertuang sebelumnya dapat terpenuhi. Hal ini untuk mendorong Kabupaten Jepara menjadi lebih baik, untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. “Ini adalah merupakan sebuah ‘paksaan untuk diri kita’ untuk melakukan sesuatu yang terbaik,” imbau Dian Kristiandi.

Terlepas dari semua itu, dirinya meyakini para kepala perangkat daerah mampu menjalankan tugas-tugasnya secara baik.

Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi Setda Jepara Pursanto dalam laporannya juga mengharapkan, hasil kegiatan ini dapat dijadikan pedoman dan bahan evaluasi. Utamanya dalam menyelesaikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pimpinan perangkat daerah. “Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,” tutur dia. (DiskominfoJepara/AchPr)