Dialog Bupati Menyapadi di LPPL Kartini Fm. (Foto Dok. DiskominfoJepara)

JEPARA – Setiap harinya di jam kerja, antrean panjang sidang perceraian menjadi pemandangan rutin terlihat di Kantor Pengadilan Agama Jepara. Para calon janda dan duda tampak tengah mengantre untuk melaksanakan sidang perceraian. Ada berbagai alasan pasangan suami istri mengajukan gugatan perceraian, mulai dari faktor ekonomi, perselingkuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Kantor Pengadilan Agama (PA) Jepara bahkan mencatat, jumlah kasus perceraian yang diterima sepanjang tahun 2019, mencapai 2.238 perkara. Jumlah ini pun melonjak dari tahun 2018 yang ada 2.129 perkara. Bahkan pada tahun 2020 ini, sudah ada 291 perkara tercatat hingga 12 Februari. Penyebab utamanya didominasi faktor ekonomi.

Tak pelak, tingginya angka perceraian ini mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari Plt. Bupati Jepara Dian Kristiandi. Pasalnya dampak dari perceraian bukan hanya berakibat bagi pasangan suami istri. Namun, akan berdampak kepada anak-anaknya. “Kita memang harus secara komprehensif bergerak bersama, masyarakat juga, agar perceraian ini tidak menjadi lebih mengerikan yakni tren,” ujar dia.

Demikian disampaikannya pada beberapa waktu lalu, saat dalam forum dialog di LPPL Radio Kartini Fm Jepara. Selain pria yang akrab disapa Mas Andi ini, hadir pula Kepala Kantor PA Jepara Imam Syafi’i, dan Sekretaris DP3AP2KB Khumaidah. Turut hadir juga perwakilan Kantor Kemenag Jepara Badrudin, serta Ketua LPP Sekar Jepara Ana Khomsanah.

Pemkab Jepara bersama perangkat daerah terkait, akan berupaya menekan angka perceraian ini. Dalam waktu dekat, pria yang akrab disapa Mas Andi ini akan mengadakan rapat lintas pemangku kepentingan. Dari situ akan merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terukur, untuk mengurangi angka perceraian di Bumi Kartini. Diharapkan instansi lainnya bisa mendukung agar kasus perceraian di Kabupaten Jepara berkurang. “Nanti beberapa dinas terkait akan kita ajak ngobrol bareng, kita keroyok bagaimana untuk kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan ini,” imbuh Andi.

Pandangan senada juga disampaikan Kepala Kantor PA Jepara Imam Syafi’i. Pihaknya juga merasa prihatin dengan tingginya angka perceraian yang terjadi di Kota Ukir. Ia menyebut, pernikahan telah mengalami pergeseran makna di masa sekarang. Disebutnya, pernikahan kini tak jarang dimaknai sebagian orang bukan sebagai ibadah. “Perlu ada satu perbaikan mindset di sini. Jadi masyarakat jangan sampai punya pemahaman-pemahaman seperti itu,” kata dia. (DiskominfoJepara/AchPr)